Empat warga Kabupaten Pinrang dan Soppeng dilarikan ke Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) dr Wahidin Sudirohusodo Makassar,lantaran mengalami gejala mirip flu burung,kemarin.
Keempatnya menjalani perawatan intensif di Ruang Infection Centre dan diisolasi untuk menghindari penularan kepada pasien lainnya. Empat warga tersebut, yakni Adrian,4,dan Nawir,42,warga Desa Sumpang Saddang, Jampue Kecamatan Lasinrang Kabupaten Pinrang; dan Novi, 17,warga Desa Ulo, Kecamatan Lanrisang Pinrang; dan Safira, 3,warga Desa Paroto, Kecamatan Liliriau,Kabupaten Soppeng.
Adrian diketahui cucu Nawir yang masih bertetangga.Tiga warga Pinrang, Adrian Nawir dan Novi, masuk ke RS pagi kemarin,sedangkan Safira dirawat sehari sebelumnya. Direktur Umum dan Operasional RSUP dr Wahidin Sudirohusodo Dra Andi Kalsum Patonangi Apt M Kes mengatakan, empat warga Pinrang dan Soppeng tersebut sebelumnya telah mendapat perawatan di RS di daerah masingmasing.
Lalu dirujuk ke Makassar karena mengalami gejala flu burung. Selain itu, di sekitar rumah pasien dilaporkan ratusan ayam mati mendadak. Di sekitar rumah Safira terdapat 30 ekor ayam mati mendadak. Demikian pula di Pinrang di sekitar rumah Novi, ada 60 ekor yang mati mendadak.
Sementara Nawir dan Adrian,yang masih bertetangga itu, terdapat sembilan ekor miliknya dan 600 ekor milik tetangga mati mendadak.“Kamimasihmenunggu hasil pemeriksaan laboratorium untuk memastikan positif flu burung atau tidak,”ucapnya. Saat masuk ke RSUP, pasien mengalami demam tinggi sebagaimana gejala umum flu burung.Saat ini empat warga tersebut ditangani dua dokter ahli paru-paru, yaitu dr Irawati dan dr Nur Ahmad Tabri.
Kepala Dinas Kesehatan Sulsel Rachmat Latief menyatakan,peristiwa ditemukannya unggas yang mati mendadak di sejumlah kabupaten di Sulsel patut diwaspadai. Meski belum ada warga yang positif flu burung, sejumlah unggas yang mati mendadak itu dinyatakan disebabkan virus flu burung. “Untuk memastikan flu burung atau bukan, sampel darah dari keempat pasien telah dikirim ke Puslitbang Kementerian Kesehatan Jakarta.Satuduaharike depanakan ada hasilnya,”ujar Racmat Latief.
Kamis, 30 September 2010
Senin, 20 September 2010
Tiga Perampok Bank Niaga Tewas Ditembak, Dua Kritis
Tim Gabungan Dentasemen Khusus (Densus) 88 Mabes Polri menangkap sembilan tersangka perampok Bank CIMB Niaga dari tempat persembunyiannya di Tanjungbalai dan Belawan.Tiga tersangka tewas ditembak dan sedang dua lagi kritis.
Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapoldasu) Inspektur Jenderal (Irjen) Pol Oegroseno menjelaskan, ada dua pelaku yang diamankan di Tanjungbalai dan keduanya tewas ditembak karena melakukan perlawanan. Dari keduanya, polisi menyita sepucuk senjata api AK-47 dan dua pistol jenis FN serta beberapa sangkur. Tiga pelaku lainnya ditangkap di Jalan Buluh Cina, Dusun I Harang Galoh, Desa Kota Rantang, Kecamatan Hamparan Perak. Dalam penyergapan ini, seorang pelaku tewas ditembak dan dua lagi kritis ditembak. Kejadian ini berlangsung hampir bersamaan, yakni sekitar pukul 19.30 WIB Satu pelaku yang tewas di Belawan sudah berada di Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Poldasu, sedangkan dua lagi yang kritis ditembak dirawat di Rumah Sakit Deli Medan.
Sementara dua pelaku yang ditembak mati di Tanjungbalai hingga tadi malam belum sampai ke RS Bhayangkara. Oegroseno menjelaskan, penangkapan ini ada kemungkinan berkaitan dengan perampokan Bank CIMB Niaga Cabang Pembantu Jalan Aksara Medan, pada 18 Agustus 2010 lalu. “Jadi ada kemungkinan kaitannya dengan perampokan Bank Niaga. Aksi penangkapan ini juga dilakukan karena data-data perampokan yang kami berikan kepada Densus dan hasilnya temuan di Tanjungbalai dan Belawan ini,” paparnya seusai mengunjungi RS Bhayangkara tadi malam, sekitar pukul 22.30 WIB. Sementara itu, pukul 23.00 WIB,Tim Densus 88 juga menangkap dua orang lagi di Jalan Marelan Raya, Kompleks Ruko Griya Blok A No 7, tepatnya di warung internet Kendali-NET.
Keduanya beranama Keci dan Pentor yang disebut-sebut sebagai mahasiswa IAIN. Petugas juga mengamankan sepeda motor Supra X BK 6599 PN dan Jupiter MX BK 5212 UR. Salah seorang dari pria itu tinggal di Kelurahan Glugur Medan. Kepala Bidang (Kabid) Penerangan Umum (Penum) Divisi Humas Mabes Polri Komisaris Besar (Kombes) Pol Marwoto mengatakan, dua di antara tersangka yang tewas ditembak personel Densus 88 adalah pelaku perampokan Bank CIMB Niaga Cabang Pembantu Jalan Aksara Medan. “Menurut informasi mereka bukan teroris, tetapi pelaku perampokan Bank CIMB Niaga,” ujarnya kepada SINDO tadi malam.
Berdasarkan pantauan, penjagaan superketat dilakukan di Instalasi Jenazah rumah sakit milik Polri itu. Kepolisian tidak membiarkan para jurnalis meliput atau mengabadikan foto mayat pelaku. Bahkan,polisi sempat mengelabui para jurnalis dengan menempatkan dua mobil kijang kapsul silver BK 1428 V dan Suzuki AVP Hitam BK 1872 SB di dekat Instalasi Gawat Darurat. Sementara, sebuah mobil Toyota Innova Hitam BK 1958 BN mobil lainnya yang membawa mayat pelaku. Sementara itu, informasi yang diterima di Tanjungbalai, sekitar pukul 18.45 kemarin,Tim Densus 88 terlibat kontak tembak dengan komplotan pelaku yang bersembunyi di rumah warga bernama ustaz Ghozali, 45, di Jalan Sehat, Kel Bunga Tanjung, Kec Datuk Bandar Tanjungbalai. Kontak tembak yang berlangsung hingga pukul 20.30 WIB, menjadi tontotan warga sekitar.
Kontak senjata terjadi di saat petugas Densus mengepung kediaman Ustaz Ghozali, dari dalam rumah empat pria langsung perlawanan memberondong petugas menggunakan senjata yang diduga jenis AK-47 dan pistol FN 45. Dalam pertempuran ini, empat pelaku berhasil dilumpuhkan, dua di antaranya tewas bernama Umar, seorang pedagang bakso, dan Dani,warga Batu Tiga. Dua lainnya mengalami luka berat, yaitu ustaz Ghozali dan seorang pria lainnya. Kapolres Tanjungbalai AKBP Puja Laksana mengatakan,empat tersangka baik yang masih hidup maupun tewas langsung dievakuasi untuk diidentifikasi ke RSU Bhayangkara Jalan KH Wahid Hasyim Medan.
Hingga tadi malam, ustaz Ghozali beserta istrinya diboyong ke Polres Tanjungbalai untuk dimintai keterangan. Pascakontak senjata, kediaman ustaz Ghozali yang kesehariannya juga berprofesi sebagai tukang pijat bekam porak-poranda akibat tembusan peluru. Toto Zulham, tetangga ustaz Ghozali mengatakan, polisi diserang lebih dahulu dari rumah. “Lalu mereka saling serang, ada tiga orang yang sempat kami lihat kabur,” ujarnya. Petugas juga menyita barang bukti satu pucuk senjata AK-47, FN 45,sangkur dan satu unit komputer yang diduga berisi dokumen penting. “Kita menduga komplotan ini bagian dari komplotan teroris yang diburu kepolisian,” tukas Kapolres.
Seperti diketahui,aksi perampokan di Bank CIMB Niaga Jalan Jalan Aksara itu menewaskan anggota Brimob Brigadir (Anumerta) Manuel Simanjuntak, 28, warga Ngumban Surbakti. Dua sekuriti bank milik Malaysia itu, Muhdiantoro, 34, warga Gang Bersama Kelurahan Kuala Bekala, Medan Johor dan Muhammad Sazli Fahmi, 28, warga Dusun III Km 18 Tanjung Morawa Deliserdang terluka karena terkena tembakan pelaku.
Kawanan pelaku yang diperkirakan berjumlah 16 orang dan dilengkapi senjata api laras panjang dan pistol itu mengenakan helm dan penutup wajah sehingga sulit dikenali identitasnya. Mereka membawa kabur tiga kantong uang yang ditaksir mencapai Rp1,5 miliar.
Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapoldasu) Inspektur Jenderal (Irjen) Pol Oegroseno menjelaskan, ada dua pelaku yang diamankan di Tanjungbalai dan keduanya tewas ditembak karena melakukan perlawanan. Dari keduanya, polisi menyita sepucuk senjata api AK-47 dan dua pistol jenis FN serta beberapa sangkur. Tiga pelaku lainnya ditangkap di Jalan Buluh Cina, Dusun I Harang Galoh, Desa Kota Rantang, Kecamatan Hamparan Perak. Dalam penyergapan ini, seorang pelaku tewas ditembak dan dua lagi kritis ditembak. Kejadian ini berlangsung hampir bersamaan, yakni sekitar pukul 19.30 WIB Satu pelaku yang tewas di Belawan sudah berada di Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Poldasu, sedangkan dua lagi yang kritis ditembak dirawat di Rumah Sakit Deli Medan.
Sementara dua pelaku yang ditembak mati di Tanjungbalai hingga tadi malam belum sampai ke RS Bhayangkara. Oegroseno menjelaskan, penangkapan ini ada kemungkinan berkaitan dengan perampokan Bank CIMB Niaga Cabang Pembantu Jalan Aksara Medan, pada 18 Agustus 2010 lalu. “Jadi ada kemungkinan kaitannya dengan perampokan Bank Niaga. Aksi penangkapan ini juga dilakukan karena data-data perampokan yang kami berikan kepada Densus dan hasilnya temuan di Tanjungbalai dan Belawan ini,” paparnya seusai mengunjungi RS Bhayangkara tadi malam, sekitar pukul 22.30 WIB. Sementara itu, pukul 23.00 WIB,Tim Densus 88 juga menangkap dua orang lagi di Jalan Marelan Raya, Kompleks Ruko Griya Blok A No 7, tepatnya di warung internet Kendali-NET.
Keduanya beranama Keci dan Pentor yang disebut-sebut sebagai mahasiswa IAIN. Petugas juga mengamankan sepeda motor Supra X BK 6599 PN dan Jupiter MX BK 5212 UR. Salah seorang dari pria itu tinggal di Kelurahan Glugur Medan. Kepala Bidang (Kabid) Penerangan Umum (Penum) Divisi Humas Mabes Polri Komisaris Besar (Kombes) Pol Marwoto mengatakan, dua di antara tersangka yang tewas ditembak personel Densus 88 adalah pelaku perampokan Bank CIMB Niaga Cabang Pembantu Jalan Aksara Medan. “Menurut informasi mereka bukan teroris, tetapi pelaku perampokan Bank CIMB Niaga,” ujarnya kepada SINDO tadi malam.
Berdasarkan pantauan, penjagaan superketat dilakukan di Instalasi Jenazah rumah sakit milik Polri itu. Kepolisian tidak membiarkan para jurnalis meliput atau mengabadikan foto mayat pelaku. Bahkan,polisi sempat mengelabui para jurnalis dengan menempatkan dua mobil kijang kapsul silver BK 1428 V dan Suzuki AVP Hitam BK 1872 SB di dekat Instalasi Gawat Darurat. Sementara, sebuah mobil Toyota Innova Hitam BK 1958 BN mobil lainnya yang membawa mayat pelaku. Sementara itu, informasi yang diterima di Tanjungbalai, sekitar pukul 18.45 kemarin,Tim Densus 88 terlibat kontak tembak dengan komplotan pelaku yang bersembunyi di rumah warga bernama ustaz Ghozali, 45, di Jalan Sehat, Kel Bunga Tanjung, Kec Datuk Bandar Tanjungbalai. Kontak tembak yang berlangsung hingga pukul 20.30 WIB, menjadi tontotan warga sekitar.
Kontak senjata terjadi di saat petugas Densus mengepung kediaman Ustaz Ghozali, dari dalam rumah empat pria langsung perlawanan memberondong petugas menggunakan senjata yang diduga jenis AK-47 dan pistol FN 45. Dalam pertempuran ini, empat pelaku berhasil dilumpuhkan, dua di antaranya tewas bernama Umar, seorang pedagang bakso, dan Dani,warga Batu Tiga. Dua lainnya mengalami luka berat, yaitu ustaz Ghozali dan seorang pria lainnya. Kapolres Tanjungbalai AKBP Puja Laksana mengatakan,empat tersangka baik yang masih hidup maupun tewas langsung dievakuasi untuk diidentifikasi ke RSU Bhayangkara Jalan KH Wahid Hasyim Medan.
Hingga tadi malam, ustaz Ghozali beserta istrinya diboyong ke Polres Tanjungbalai untuk dimintai keterangan. Pascakontak senjata, kediaman ustaz Ghozali yang kesehariannya juga berprofesi sebagai tukang pijat bekam porak-poranda akibat tembusan peluru. Toto Zulham, tetangga ustaz Ghozali mengatakan, polisi diserang lebih dahulu dari rumah. “Lalu mereka saling serang, ada tiga orang yang sempat kami lihat kabur,” ujarnya. Petugas juga menyita barang bukti satu pucuk senjata AK-47, FN 45,sangkur dan satu unit komputer yang diduga berisi dokumen penting. “Kita menduga komplotan ini bagian dari komplotan teroris yang diburu kepolisian,” tukas Kapolres.
Seperti diketahui,aksi perampokan di Bank CIMB Niaga Jalan Jalan Aksara itu menewaskan anggota Brimob Brigadir (Anumerta) Manuel Simanjuntak, 28, warga Ngumban Surbakti. Dua sekuriti bank milik Malaysia itu, Muhdiantoro, 34, warga Gang Bersama Kelurahan Kuala Bekala, Medan Johor dan Muhammad Sazli Fahmi, 28, warga Dusun III Km 18 Tanjung Morawa Deliserdang terluka karena terkena tembakan pelaku.
Kawanan pelaku yang diperkirakan berjumlah 16 orang dan dilengkapi senjata api laras panjang dan pistol itu mengenakan helm dan penutup wajah sehingga sulit dikenali identitasnya. Mereka membawa kabur tiga kantong uang yang ditaksir mencapai Rp1,5 miliar.
Pemulihan Pertanian Karo Disiapkan
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo sudah menyusun rencana pemulihan sektor pertanian yang rusak akibat letusan Gunung Sinabung. Saat ini, pemerintah hanya menunggu kepastian status Sinabung hingga batas perpanjangan masa tanggap darurat yang berakhir pada 23 September 2010. Pemulihan pertanian akan difokuskan pada radius 6 kilometer (km) dari puncak Sinabung sesuai Surat Bupati Karo terakhir, tertanggal 11 September 2010 dengan jumlah 29 desa di empat kecamatan, yakni Kecamatan Simpang Empat, Naman Teran, dan Payung. Berdasarkan laporan data Pemkab Karo, kondisi pertanaman saat ini secara visual masih baik, dalam arti tumbuh subur dengan luas, tanaman pangan (padi, jagung, kacang tanah, dan ubi jalar) seluas 2.639 hektare (ha), sayuran (cabai, tomat, kubis, kentang, petsai, dan sebagainya) seluas 2.368 ha.
Selanjutnya, buah-buahan (jeruk, pisang,alpukat ,dan lain-lain) seluas 828 ha,dan tanaman perkebunan (kopi, kakao, dan sebagainya) seluas 1.126 ha. Total lahan pertanaman di seputaran radius 6 km tersebut, yakni 6.961 Ha. Kepala Dinas (Kadis) Pertanian Karo Nomi Sinuhaji mengungkapkan, sejauh ini mereka masih menunggu penjelasan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mengenai status Sinabung. Jika masyarakat sudah kembali ke desa, Dinas Pertanian akan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang hasil penelitian laboratorium dan memberikan bantuan sarana produksi kepada petani berupa pupuk dan pestisida.
“Kalau penanganan yang segera memang belum bisa karena yang masih diurusi, yakni pengungsi. Kalau ini sudah selesai,baru kami bekerja lagi,” ujar Nomi saat dihubungi dari Medan kemarin. Selain sosialisasi dan pemberian bantuan penunjang produksi pertanian, pemerintah juga berencana memberikan bantuan upah tenaga kerja harian lepas bagi para petani untuk membantu penyiangan lahan. Sejak pekan kedua pascaletusan Sinabung, paginya memang banyak pengungsi yang kembali ke desa untuk memanen hasil pertanian atau sekadar melihat-lihat ladangnya. Sorenya, mereka kembali ke pengungsian.
Masalahnya, kini banyak petani yang tidak bisa memanen dan mengurus ladangnya karena kekurangan tenaga kerja. “Saat ini banyak petani yang tidak merawat ladangnya lagi. Katanya karena kekurangan tenaga kerja. Ini juga menjadi masalah besar saat ini,” tuturnya. Sesuai hasil pengujian Laboratorium Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara (Sumut), letusan Sinabung yang disertai semburan debu vulkanik mengakibatkan tertutupnya tanaman dengan debu sulfur (SO2) dan besi (Fe). Berdasar hasil uji laboratorium, debu tersebut tidak berbahaya bagi pertumbuhan tanaman karena dibantu cuaca yang sangat baik akibat turunnya hujan di kawasan radius 6 km.
Bahkan, ini akan membantu dan bermanfaat bagi kesuburan tanah dan tanaman. Hanya, prediksi kehilangan hasil pertanian dengan ketebalan debu pada permukaan daun tanaman akan menghambat proses fotosintesis. Sementara itu, hingga saat ini, para petani masih berada di pengungsian sehingga telantarnya lahan pertanian yang berimplikasi terhadap serangan organisme pengganggu tanaman serta terjadinya persaingan antara gulma dan tanaman dalam serapan unsur hara yang terkandung dalam tanah. Pemerintah menjamin hasil pertanian di kawasan Sinabung tidak mengganggu kesehatan.Berdasarkan uji laboratorium, semburan Sinabung tidak mengandung silika yang biasa menjadi bahan pembuatan kaca.
“Kalaupun ada debu,hanya mengandung sulfur.Karena hujan sudah turun, jadi sudah menurun,” ujarnya. Berdasarkan perhitungan sementara Pemkab Karo dari angka prediksi kehilangan atau kerugian hasil pertanian sebesar Rp20,07 miliar. Besar kerugian ini lebih sedikit dibanding perhitungan Dinas Pertanian Sumut yang dilansir di awal letusan Sinabung, yakni sekitar Rp29 miliar. Namun, potensi kehilangan hasil produksi pertanian ini akan lebih besar lagi apabila kegempaan Sinabung melebihi masa tanggap darurat atau berkelanjutan hingga sebulan ke depan atau lebih disebabkan pertanaman yang saat ini sudah ditinggalkan para petani.
Dinas Pertanian Karo telah merencanakan program pemulihan pertanian apabila para pengungsi telah kembali ke lahan pertaniannya dengan anggaran sebesar Rp63,50 miliar yang ditujukan untuk penelitian sampel tanaman, pengadaan sarana produksi, dan upah tenaga kerja lepas harian. Kepala Dinas Pertanian Sumut M Roem sebelumnya sudah menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) juga akan membantu penanganan sektor pertanian di Karo pascaletusan Sinabung. Bantuan yang diberikan bisa saja berupa bibit dan penyuluhan pertanian.
Sementara itu, berdasarkan data PVMBG pada 19 September 2010, sejak pukul 06.00–12.00 WIB terekam 8 kali gempa vulkanik, 19 kali gempa embusan, 1 kali gempa tektonik lokal, dan 2 kali kejadian gempa tektonik jauh. Berdasarkan pemantauan, cuaca terang, angin lemah dari barat dan Sinabung tampak jelas mengeluarkan asap berwarna putih tebal setinggi 50 meter dengan tekanan sedang.
Selanjutnya, buah-buahan (jeruk, pisang,alpukat ,dan lain-lain) seluas 828 ha,dan tanaman perkebunan (kopi, kakao, dan sebagainya) seluas 1.126 ha. Total lahan pertanaman di seputaran radius 6 km tersebut, yakni 6.961 Ha. Kepala Dinas (Kadis) Pertanian Karo Nomi Sinuhaji mengungkapkan, sejauh ini mereka masih menunggu penjelasan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mengenai status Sinabung. Jika masyarakat sudah kembali ke desa, Dinas Pertanian akan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang hasil penelitian laboratorium dan memberikan bantuan sarana produksi kepada petani berupa pupuk dan pestisida.
“Kalau penanganan yang segera memang belum bisa karena yang masih diurusi, yakni pengungsi. Kalau ini sudah selesai,baru kami bekerja lagi,” ujar Nomi saat dihubungi dari Medan kemarin. Selain sosialisasi dan pemberian bantuan penunjang produksi pertanian, pemerintah juga berencana memberikan bantuan upah tenaga kerja harian lepas bagi para petani untuk membantu penyiangan lahan. Sejak pekan kedua pascaletusan Sinabung, paginya memang banyak pengungsi yang kembali ke desa untuk memanen hasil pertanian atau sekadar melihat-lihat ladangnya. Sorenya, mereka kembali ke pengungsian.
Masalahnya, kini banyak petani yang tidak bisa memanen dan mengurus ladangnya karena kekurangan tenaga kerja. “Saat ini banyak petani yang tidak merawat ladangnya lagi. Katanya karena kekurangan tenaga kerja. Ini juga menjadi masalah besar saat ini,” tuturnya. Sesuai hasil pengujian Laboratorium Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara (Sumut), letusan Sinabung yang disertai semburan debu vulkanik mengakibatkan tertutupnya tanaman dengan debu sulfur (SO2) dan besi (Fe). Berdasar hasil uji laboratorium, debu tersebut tidak berbahaya bagi pertumbuhan tanaman karena dibantu cuaca yang sangat baik akibat turunnya hujan di kawasan radius 6 km.
Bahkan, ini akan membantu dan bermanfaat bagi kesuburan tanah dan tanaman. Hanya, prediksi kehilangan hasil pertanian dengan ketebalan debu pada permukaan daun tanaman akan menghambat proses fotosintesis. Sementara itu, hingga saat ini, para petani masih berada di pengungsian sehingga telantarnya lahan pertanian yang berimplikasi terhadap serangan organisme pengganggu tanaman serta terjadinya persaingan antara gulma dan tanaman dalam serapan unsur hara yang terkandung dalam tanah. Pemerintah menjamin hasil pertanian di kawasan Sinabung tidak mengganggu kesehatan.Berdasarkan uji laboratorium, semburan Sinabung tidak mengandung silika yang biasa menjadi bahan pembuatan kaca.
“Kalaupun ada debu,hanya mengandung sulfur.Karena hujan sudah turun, jadi sudah menurun,” ujarnya. Berdasarkan perhitungan sementara Pemkab Karo dari angka prediksi kehilangan atau kerugian hasil pertanian sebesar Rp20,07 miliar. Besar kerugian ini lebih sedikit dibanding perhitungan Dinas Pertanian Sumut yang dilansir di awal letusan Sinabung, yakni sekitar Rp29 miliar. Namun, potensi kehilangan hasil produksi pertanian ini akan lebih besar lagi apabila kegempaan Sinabung melebihi masa tanggap darurat atau berkelanjutan hingga sebulan ke depan atau lebih disebabkan pertanaman yang saat ini sudah ditinggalkan para petani.
Dinas Pertanian Karo telah merencanakan program pemulihan pertanian apabila para pengungsi telah kembali ke lahan pertaniannya dengan anggaran sebesar Rp63,50 miliar yang ditujukan untuk penelitian sampel tanaman, pengadaan sarana produksi, dan upah tenaga kerja lepas harian. Kepala Dinas Pertanian Sumut M Roem sebelumnya sudah menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) juga akan membantu penanganan sektor pertanian di Karo pascaletusan Sinabung. Bantuan yang diberikan bisa saja berupa bibit dan penyuluhan pertanian.
Sementara itu, berdasarkan data PVMBG pada 19 September 2010, sejak pukul 06.00–12.00 WIB terekam 8 kali gempa vulkanik, 19 kali gempa embusan, 1 kali gempa tektonik lokal, dan 2 kali kejadian gempa tektonik jauh. Berdasarkan pemantauan, cuaca terang, angin lemah dari barat dan Sinabung tampak jelas mengeluarkan asap berwarna putih tebal setinggi 50 meter dengan tekanan sedang.
Minggu, 15 Agustus 2010
Tindak Lanjut Penilaian BPK Diabaikan
Auditor Utama KN V BPK RI Ahmad Sjakir Amir menyatakan,tindak lanjut Pemkot Bandung atas hasil pemeriksaan BPK tahun sebelumnya belum dilakukan secara optimal.
Inventarisasi aset menjadi kendala besar yang menggiring Pemkot Bandung menerima penilaian disclaimer. Ahmad menjelaskan, masalah inventarisasi aset ini sebelumnya juga pernah menjadi batu sandungan bagi Pemkot Bandung. Pada tahun 2009,Kota Bandung mendapat penilaian WDP untuk LKPD tahun 2008. Saat itu, BPK menyoroti masalah manajemen aset yang dinilai buruk dan berpotensi merugikan negara sebesar Rp 800 miliar.
Saat itu,pemkot berjanji untuk segera membenahi sistem pengelolaan aset daerah. Agar LKPD 2009 masalah tersebut idak lagi menjadi penghambat penilaian. ”Artinya, sejak penilaian WDP keluar,pemkot seharusnya sudah menargetkan bisa mendapat penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP),”tandas Ahmad kepada wartawan,akhir pekan lalu.
Dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2009, kata Ahmad, BPK juga banyak menemukan permasalahan, seperti kelebihan pembayaran atas perjalanan dinas, kekurangan volume pekerjaan, dan spesifikasi pekerjaan yang tidak esuai dengan perjanjian.
”Ada juga masalah ketidaklengkapan dokumen pertanggung jawaban sebagai dampak tidak dilakukannya pencatatan atau pun tidak didokumentasikannya dokumen pertanggungjawaban antara lain pelepasan aset dalam bentuk hibah yang tidak dilengkapi nota hibah,”ujar Ahmad. Selain itu, temuan lainnya seperti realisasi pengadaan barang dan jasa yang melebihi standar satuan harga yang ditetapkan Kepala Daerah, juga masih ditemukan.
Jika selama ini pemerintah daerah berusaha mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), syarat utamanya adalah keterbukaan pemerintah daerah untuk menyajikan dan mengungkapkan seluruh transaksi keuangan yang dil-akukannya, dan seluruh kekayaan yang dikuasai dan dimilikinya. ”Keterbukaan juga perlu didukung dengan bukti yang relevan dan valid sehingga dapat diuji,”imbuhnya.
Agar LKPD tahun anggaran 2010 mendatang dapat mencapai opini WTP, BPK meminta adanya wujud komitmen perbaikan tata kelola keuangan secara nyata dan terarah.“Salah satu upayanya,perbaiki posisi kekayaan pemerintah daerah di awal tahun anggaran 2010, dan perbaiki sistem dan prosedur agar kelemahan dalam pengelolaan keuangan sebelumnya tidak terjadi lagi di masa mendatang,” jelas Ahmad.
Upaya koreksi atas persoalan yang diungkapkan BPK juga harus terus dilakukan.Ketua DPRD Kota Bandung Erwan Setiawan menyatakan akan membahas hasil penilaian BPK itu dalam Pansus VII yang membahas Laporan Pertanggujawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD 2009.“Kita akan bahas nanti. Saya belum bisa banyak berkomentar,” ujarnya. Anggota Pansus VII DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan pun merasa prihatin dengan penilaian disclaimerLKPD Kota Bandung tahun 2009.
Namun di sisi lain,Tedy mengaku tidak terlalu kaget dengan penilaian itu.Sebab, dari awal dirinya sudah menduga bahwa laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) PemkotBandungmasihbermasalah. ”Masalah sertifikasi aset, seperti tahun sebelumnya juga menjadi titik kelemahan.Saya tidak terlalu kaget.Namun kenyataan ini harus menjadi pemicu agar pemkot bekerja lebih baik lagi,”tandas Tedy.
Inventarisasi aset menjadi kendala besar yang menggiring Pemkot Bandung menerima penilaian disclaimer. Ahmad menjelaskan, masalah inventarisasi aset ini sebelumnya juga pernah menjadi batu sandungan bagi Pemkot Bandung. Pada tahun 2009,Kota Bandung mendapat penilaian WDP untuk LKPD tahun 2008. Saat itu, BPK menyoroti masalah manajemen aset yang dinilai buruk dan berpotensi merugikan negara sebesar Rp 800 miliar.
Saat itu,pemkot berjanji untuk segera membenahi sistem pengelolaan aset daerah. Agar LKPD 2009 masalah tersebut idak lagi menjadi penghambat penilaian. ”Artinya, sejak penilaian WDP keluar,pemkot seharusnya sudah menargetkan bisa mendapat penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP),”tandas Ahmad kepada wartawan,akhir pekan lalu.
Dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2009, kata Ahmad, BPK juga banyak menemukan permasalahan, seperti kelebihan pembayaran atas perjalanan dinas, kekurangan volume pekerjaan, dan spesifikasi pekerjaan yang tidak esuai dengan perjanjian.
”Ada juga masalah ketidaklengkapan dokumen pertanggung jawaban sebagai dampak tidak dilakukannya pencatatan atau pun tidak didokumentasikannya dokumen pertanggungjawaban antara lain pelepasan aset dalam bentuk hibah yang tidak dilengkapi nota hibah,”ujar Ahmad. Selain itu, temuan lainnya seperti realisasi pengadaan barang dan jasa yang melebihi standar satuan harga yang ditetapkan Kepala Daerah, juga masih ditemukan.
Jika selama ini pemerintah daerah berusaha mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), syarat utamanya adalah keterbukaan pemerintah daerah untuk menyajikan dan mengungkapkan seluruh transaksi keuangan yang dil-akukannya, dan seluruh kekayaan yang dikuasai dan dimilikinya. ”Keterbukaan juga perlu didukung dengan bukti yang relevan dan valid sehingga dapat diuji,”imbuhnya.
Agar LKPD tahun anggaran 2010 mendatang dapat mencapai opini WTP, BPK meminta adanya wujud komitmen perbaikan tata kelola keuangan secara nyata dan terarah.“Salah satu upayanya,perbaiki posisi kekayaan pemerintah daerah di awal tahun anggaran 2010, dan perbaiki sistem dan prosedur agar kelemahan dalam pengelolaan keuangan sebelumnya tidak terjadi lagi di masa mendatang,” jelas Ahmad.
Upaya koreksi atas persoalan yang diungkapkan BPK juga harus terus dilakukan.Ketua DPRD Kota Bandung Erwan Setiawan menyatakan akan membahas hasil penilaian BPK itu dalam Pansus VII yang membahas Laporan Pertanggujawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD 2009.“Kita akan bahas nanti. Saya belum bisa banyak berkomentar,” ujarnya. Anggota Pansus VII DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan pun merasa prihatin dengan penilaian disclaimerLKPD Kota Bandung tahun 2009.
Namun di sisi lain,Tedy mengaku tidak terlalu kaget dengan penilaian itu.Sebab, dari awal dirinya sudah menduga bahwa laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) PemkotBandungmasihbermasalah. ”Masalah sertifikasi aset, seperti tahun sebelumnya juga menjadi titik kelemahan.Saya tidak terlalu kaget.Namun kenyataan ini harus menjadi pemicu agar pemkot bekerja lebih baik lagi,”tandas Tedy.
Batik Butuh Payung Hukum
Hingga saat ini, perajin batik tradisional masih dirugikan industri tekstil, terkait produksi kain printing bercorak batik yang diklaim sebagai kain batik. Para perajin batik tersebut mengaku butuh payung hukum untuk melindungi hasil karyanya. Pengurus Yayasan Batik Jawa Barat (YBJB) Komarudin Kudiya menegaskan, pemerintah seharusnya memberikaan tindakan tegas kepada para pelaku industri tekstil yang mengklaim produknya sebagai kain batik.Padahal kain barcorak batik dengan teknik printing tidak bisa dikategorikan sebagai kain batik.
Batik, kata dia, merupakan teknik membuat motif pada kain dengan menggunakan lilin atau malam sebagai perintang warna. Menurutnya,walaupun coraknya berupa corak kawung, lereng atau motif batik lainnya,tetap saja kain dengan pewarnaan printing atau sablon tidak bisa dinamakan batik. “Para pelaku industri tekstil, dengan beraninya menuliskan pada sisi lembaran kain bercorak batik itu dengan tulisan Batik Halus, atau Batik Sutra Halus.
Akibatnya, masyarakat semakin dibingungkan dengan arti batik sesungguhnya,”tegas Komar seusai sesi dialog tentang batik pada Festival Batik dan Bordir Jawa Barat di Graha Manggala Siliwangi, Jalan Aceh,Kota Bandung,kemarin. Saat ini, kata dia, masyarakat belum memahami sepenuhnya bahwa yang dimaksud dengan batik adalah kain yang motifnya dicetak atau ditulis dengan menggunakan lilin sebagai perintang warna.
Namun karena pelaku industri tekstil itu, maka pengertian batik menjadi kabur. Upaya lain untuk melindungi batik,pemerintah seharusnya mendukung penggunaan Batik Mark Indonesia (BMI) pada setiap lembar kain batik atau busana,untuk membedakan teknik membatik. Batik tulis,batik cap,atau kombinasi tulis dan cap, dibedakan dengan menggunakan label khusus.
“YBJB pernah mengusulkan ke pemerintah pusat untuk BMI ini tapi tanggapannya malah tidak menunjukkan dukungan positif bagi pengrajin batik tradisional ini,”katanya. Soal perkembangan batik di Jawa Barat, dia memandang Batik Jabar masih tertinggal jauh dibanding industri batik Jawa Tengah. Menurutnya, Jawa Tengah lebih konsisten dalam pengembangan batik, sehingga hampir di setiap kecamatannya terdapat perajin batik.
Karena perajinnya banyak, maka bahan baku pun tidak sulit didapatkan. Banyaknya perajin membuat para importir kain menjadikan daerah tersebut sebagai target pemasaran utama. “Teknologinya pun sudah jauh. Di Jawa Tengah sudah berkembang teknik lilin dingin, di mana lilin atau malam itu dicampur terpentin dan tinner sehingga menjadi pasta. Sementara lilin pasta tersebut dicetak dengan teknik sablon. Itu lebih hemat biaya dan cepat.
Lebih jauhnya batik Jabar juga belum mampu menyaingi harga batik jateng,”terangnya. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, batik dan bordir harus lebih tereksplorasi. Dia berharap batik tidak hanya beredar di dalam negeri tapi harus tersebar luas ke negara lain. “Apalagi batik sudah diakui oleh UNESCO sebagai produk budaya asli Indonesia,” kata Heryawan. Pada festival kali ini terdapat 80 peserta dari kabupaten/kota, provinsi dan beberapa rumah perajin batik dan bordir.
Batik, kata dia, merupakan teknik membuat motif pada kain dengan menggunakan lilin atau malam sebagai perintang warna. Menurutnya,walaupun coraknya berupa corak kawung, lereng atau motif batik lainnya,tetap saja kain dengan pewarnaan printing atau sablon tidak bisa dinamakan batik. “Para pelaku industri tekstil, dengan beraninya menuliskan pada sisi lembaran kain bercorak batik itu dengan tulisan Batik Halus, atau Batik Sutra Halus.
Akibatnya, masyarakat semakin dibingungkan dengan arti batik sesungguhnya,”tegas Komar seusai sesi dialog tentang batik pada Festival Batik dan Bordir Jawa Barat di Graha Manggala Siliwangi, Jalan Aceh,Kota Bandung,kemarin. Saat ini, kata dia, masyarakat belum memahami sepenuhnya bahwa yang dimaksud dengan batik adalah kain yang motifnya dicetak atau ditulis dengan menggunakan lilin sebagai perintang warna.
Namun karena pelaku industri tekstil itu, maka pengertian batik menjadi kabur. Upaya lain untuk melindungi batik,pemerintah seharusnya mendukung penggunaan Batik Mark Indonesia (BMI) pada setiap lembar kain batik atau busana,untuk membedakan teknik membatik. Batik tulis,batik cap,atau kombinasi tulis dan cap, dibedakan dengan menggunakan label khusus.
“YBJB pernah mengusulkan ke pemerintah pusat untuk BMI ini tapi tanggapannya malah tidak menunjukkan dukungan positif bagi pengrajin batik tradisional ini,”katanya. Soal perkembangan batik di Jawa Barat, dia memandang Batik Jabar masih tertinggal jauh dibanding industri batik Jawa Tengah. Menurutnya, Jawa Tengah lebih konsisten dalam pengembangan batik, sehingga hampir di setiap kecamatannya terdapat perajin batik.
Karena perajinnya banyak, maka bahan baku pun tidak sulit didapatkan. Banyaknya perajin membuat para importir kain menjadikan daerah tersebut sebagai target pemasaran utama. “Teknologinya pun sudah jauh. Di Jawa Tengah sudah berkembang teknik lilin dingin, di mana lilin atau malam itu dicampur terpentin dan tinner sehingga menjadi pasta. Sementara lilin pasta tersebut dicetak dengan teknik sablon. Itu lebih hemat biaya dan cepat.
Lebih jauhnya batik Jabar juga belum mampu menyaingi harga batik jateng,”terangnya. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, batik dan bordir harus lebih tereksplorasi. Dia berharap batik tidak hanya beredar di dalam negeri tapi harus tersebar luas ke negara lain. “Apalagi batik sudah diakui oleh UNESCO sebagai produk budaya asli Indonesia,” kata Heryawan. Pada festival kali ini terdapat 80 peserta dari kabupaten/kota, provinsi dan beberapa rumah perajin batik dan bordir.
Rp120 Miliar di APBD KBB Tak Jelas
Sejumlah kalangan masyarakat Kabupaten Bandung Barta (KBB) menilai Peraturan daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) 2010,tidak beres alias ngaco.
Pasalnya, ada dana siluman yang besarnya lebih kurang Rp120 miliar. Nominal itu berasal dari perbedaan selisih antara apa yang termaktub dalam hasil risalah rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD KBB dengan Perda APBD 2010 yang sudah ditetapkan. ”Selisih Rp120 miliar antara hasil risalah rapat Banggar DPRD KBB dengan Perda APBD KBB 2010 yang sudah ditetapkan adalah sebuah pertanyaan besar.
Disinyalir perubahan itu dilakukan secara sengaja dan pascaevaluasi oleh pihak provinsi (gubernur),” ungkap Ketua KNPI KBB Dadan Supardan sambil memperlihatkan bukti kekeliruan dana siluman versi Perda APBD dan versi risalah rapat Banggar DPRD KBB,kemarin. Menurutnya, besaran selisih dana siluman itu angkanya sangat signifikan. Dia mencontohkan untuk pos pendapatan, hasil risalah Banggar menuliskan Rp811.960.895.933 tapi di Perda APBD 2010 tercatat Rp823.468.266.743.
Untuk pos belanja di risalah Banggar tertulis Rp907.125.260.135 tapi di Perda APBD angkanya menjadi Rp991.421.526.860. Begitupun dengan bantuan hibah KNPI 2010 yang di Banggar tertera Rp305 juta tapi di Perda di-mark up menjadi Rp500 juta. Itu baru dari tiga pos, padahal hasil inventarisirnya terdapat 11 item selisih angka yang sangat mencengangkan dan tidak mungkin jika itu karena salah ketik atau keliru.
”Selisih untuk pos pendapatan sekitar Rp21 miliar dan pos belanja Rp84 miliar.Apakah mungkin, kekeliruan anggaran sebanyak itu,karena keteledoran atau salah ketik?” tanyanya. Pihaknya meminta agar Banggar melakukan evaluasi terhadap APBD KBB 2010 dan membuka ke publik kenapa terjadi selisih Rp120 miliar ini. Jika merupakan penyalahgunaan anggaran dan tindak pidana korupsi, anggota DPRD diharapan membentuk tim interpelasi dan memanggil tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) yang terlibat penentuan APBD 2010.
Bahkan jika terbukti terjadi penyelewengan, bupati sebagai otorisator anggaran dan koordinator TAPD dalam hal ini Sekda Bandung Barat harus mempertanggung jawabkannya. Dihubungi terpisah, anggota Banggar DPRD KBB Samsul Ma’arif mengatakan, hal tersebut merupakan temuan baru Banggar. Dia mengaku baru mengetahui hal ini dan membahasnya Jumat (13/8) dengan 7 anggota lainnya.
”Saya sudah membahas ini dengan Asep Hendra dan Supriadi (F-Demokrat), Bagja Setiawan (F-PKS), Rahmat Mulyana (F-PDIP), Sigit Pramnono (FMadani), dan Asep Deni Darmanto (F-Gerinda). Rencananya kami akan memanggil pihak DPPKAD bagaimana bisa terjadi perubahan itu dan Rabu minggu depan akan dibahas,”ujar Ketua F-PPP ini.
Pasalnya, ada dana siluman yang besarnya lebih kurang Rp120 miliar. Nominal itu berasal dari perbedaan selisih antara apa yang termaktub dalam hasil risalah rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD KBB dengan Perda APBD 2010 yang sudah ditetapkan. ”Selisih Rp120 miliar antara hasil risalah rapat Banggar DPRD KBB dengan Perda APBD KBB 2010 yang sudah ditetapkan adalah sebuah pertanyaan besar.
Disinyalir perubahan itu dilakukan secara sengaja dan pascaevaluasi oleh pihak provinsi (gubernur),” ungkap Ketua KNPI KBB Dadan Supardan sambil memperlihatkan bukti kekeliruan dana siluman versi Perda APBD dan versi risalah rapat Banggar DPRD KBB,kemarin. Menurutnya, besaran selisih dana siluman itu angkanya sangat signifikan. Dia mencontohkan untuk pos pendapatan, hasil risalah Banggar menuliskan Rp811.960.895.933 tapi di Perda APBD 2010 tercatat Rp823.468.266.743.
Untuk pos belanja di risalah Banggar tertulis Rp907.125.260.135 tapi di Perda APBD angkanya menjadi Rp991.421.526.860. Begitupun dengan bantuan hibah KNPI 2010 yang di Banggar tertera Rp305 juta tapi di Perda di-mark up menjadi Rp500 juta. Itu baru dari tiga pos, padahal hasil inventarisirnya terdapat 11 item selisih angka yang sangat mencengangkan dan tidak mungkin jika itu karena salah ketik atau keliru.
”Selisih untuk pos pendapatan sekitar Rp21 miliar dan pos belanja Rp84 miliar.Apakah mungkin, kekeliruan anggaran sebanyak itu,karena keteledoran atau salah ketik?” tanyanya. Pihaknya meminta agar Banggar melakukan evaluasi terhadap APBD KBB 2010 dan membuka ke publik kenapa terjadi selisih Rp120 miliar ini. Jika merupakan penyalahgunaan anggaran dan tindak pidana korupsi, anggota DPRD diharapan membentuk tim interpelasi dan memanggil tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) yang terlibat penentuan APBD 2010.
Bahkan jika terbukti terjadi penyelewengan, bupati sebagai otorisator anggaran dan koordinator TAPD dalam hal ini Sekda Bandung Barat harus mempertanggung jawabkannya. Dihubungi terpisah, anggota Banggar DPRD KBB Samsul Ma’arif mengatakan, hal tersebut merupakan temuan baru Banggar. Dia mengaku baru mengetahui hal ini dan membahasnya Jumat (13/8) dengan 7 anggota lainnya.
”Saya sudah membahas ini dengan Asep Hendra dan Supriadi (F-Demokrat), Bagja Setiawan (F-PKS), Rahmat Mulyana (F-PDIP), Sigit Pramnono (FMadani), dan Asep Deni Darmanto (F-Gerinda). Rencananya kami akan memanggil pihak DPPKAD bagaimana bisa terjadi perubahan itu dan Rabu minggu depan akan dibahas,”ujar Ketua F-PPP ini.
Ujung Tombak Pelaksana Program Pembangunan
MUNGKIN sebagian orang beranggapan bahwa Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) hanyalah sekumpulan ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu pejabat.
Anggapan itu bisa keliru,karena di Kota Cimahi,TP PKK berperan sebagai mitra pemerintah daerah Di bawah kepemimpinan Ketua TP PKK Kota Cimahi Atty Suharti Tochija, sekumpulan ibu-ibu itu menjadi ujung tombak pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan.Untuk mengetahui sejauhmana peran PKK membawa kemajuan positif di Kota Cimahi, berikut petikan wawancara reporter Seputar Indonesia Radi Saputro dengan Atty Suharti Tochija.
Apa yang Anda ketahui tentang PKK dan asal muasal PKK di Indonesia?
Saya kira PKK ini dimulai dari Jawa Tengah. Di sana banyak keluarga miskin dan tidak mampu,kemudian dari kepedulian istri Gubernur Jawa Tengah Supardjo Rustam yang menjabat saat itu,melihat kondisi masyarakat di lapangan diperlukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat, khususnya keluarga. Setelah diketahui oleh Menteri Dalam Negeri dan dinilai patut dijadikan satu lembaga, akhirnya PKK diresmikan secara nasional.
Apa peran dan posisi PKK,apalagi Kota Cimahi memiliki visi dan misi khusus menjadi kota industri kreatif?
Untuk PKK masih tetap arahnya kepada masyarakat,khususnya keluarga. Letak kesejahteraan itu ada pada keluarga.Jadi boleh dikatakan keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil di dalam satu wilayah. Jadi, dengan kondisi masyarakat di Indonesia yang belum semuanya makmur, memang masih diperlukan PKK sebagai ujung tombak pelaksana program pemerintah di bidang ekonomi, pendidikan,dan kesehatan.
Di Kota Cimahi, PKK tanpa lelah dan pamrih terus mendukung program pemerintah daerah, salah satunya menjadikan Kota Cimahi sebagai creative city. Sejauh ini peran kader PKK di Kota Cimahi sangat luar biasa. Dengan kepedulian sosial yang sangat tinggi, saat ini sebagian besar masyarakat memahami pentingnya pendidikan dan kesehatan.
Tak hanya itu, pemberdayaan masyarakat untuk menopang roda perekonomian mereka juga kami jalankan.Dengan konsep ekonomi keluarga bersama para ibu rumah tangga, PKK memberikan keterampilan khusus sehingga mereka mempunyai kegiatan usaha. Jadi, sebenarnya kader PKK adalah ujung tombak pelaksana program pembangunan pemerintah.
Sebelum pemerintah bergerak,kami sudah lebih dulu bergerak. Meski demikian, para kader PKK di Kota Cimahi tetap menunjukkan semangat luar biasa menyukseskan program- program PKK yang tidak lain sebagai bagian dari pemrakarsa program pemerintah.
Berapa jumlah kader yang terlibat kegiatan PKK?
Sejak dibentuknya PKK di Kota Cimahi pada 2002 lalu,awalnya Kota Cimahi memiliki 11.365 kader. Data terakhir pada 2009, jumlah kader PKK di Kota Cimahi mencapai 30.000 orang. Kalau dilihat, kader- kader ini memang dibutuhkan dalam pelaksanaan program pemerintah. Pasalnya, ini juga membantu keterbatasan personel di pemerintahan.
Lagipula paradigma pelaksanaan program pemerintah sudah berubah yakni memberdayakan masyarakat. Jadi pemerintah hanya memberikan fasilitas berupa pendampingan saja.Dengan begitu sesuai fungsi PKK di pemerintahan yang menjadi tim penggerak, karena memang betulbetul menggerakkan.
Apa hasil Tim Penggerak PKK di Kota Cimahi?
Kami ini benar-benar hanya menggerakkan masyarakat untuk berdaya, tetapi dari gerakan tersebut mulai dari tingkat provinsi ada semacam evaluasi, sehingga kami juga mengevaluasi pencapaian tingkat kota. Di Kota Cimahi,kami sudah meraih kejuaraan baik tingkat provinsi maupun nasional,mulai 2002-2010. Khusus untuk penghargaan yang diraih Tim Penggerak PKK tingkat nasional ada lima penghargaan.
Sementara, penghargaan yang diraih Tim Penggerak PKK untuk tingkat provinsi berjumlah 55 penghargaan. Lalu, ada lima penghargaan khusus tingkat nasional yang diberikan kepada saya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kota Cimahi. Namun, hasil ini bukan semata-mata kerja saya sendiri. Saya melihat hasil ini justru bukan hasil yang saya capai. Hasil ini merupakan upaya kerja keras, kegigihan, kesabaran, keuletan, dan kedinamisan seluruh kader TP PKK Kota Cimahi.
Dari sekian banyak penghargaan, pesan apa yang bisa Anda sampaikan kepada publik agar tidak skeptis terhadap pencapaian ini?
Kota Cimahi memang kota kecil, tapi perlu diingat justru kota kecil dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi bukan persoalan mudah menanggulangi berbagai permasalahan yang muncul. Biasanya jika satu kota dengan kepadatan penduduk luar biasa, tingkat permasalahan sosialnya akan sangat tinggi.Karena Cimahi berstatus sebagai kota, penyelesaian permasalahan sosialnya relatif lebih rumit dibandingkan kabupaten. Dalam menyelesaikan masalah tetap diperlukan kebersamaan.Kebersamaan sosial ini dibutuhkan mulai dari kami sebagai Tim Penggerak PKK, pemerintah daerah, hingga masyarakat.
Nah, menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat ini yang sangat sulit. Jadi pola pikir masyarakat diubah agar mereka concern terhadap programprogram pemerintah. Selama ini upaya yang dilakukan Tim Penggerak PKK beserta 30.000 lebih kadernya di Kota Cimahi adalah sering berkoordinasi secara berjenjang, mulai dari pertemuan rutin,
bina wilayah, hingga rapat koordinasi dengan Ketua Tim Penggerak PKK tingkat kelurahan dan kecamatan. Dengan demikian, hubungan antara kader terbawah dengan saya tidak ada jarak. Sebenarnya kesulitan membina dan memberdayakan masyarakat di satu kota cukup berat, sebab mereka sudah lebih materialistis dan tingkat individualismenya tinggi.
Untuk komoditas,apa keandalan dan kekhasan di Kota Cimahi?
Salah satu tujuan PKK melakukan pemberdayaan di bidang ekonomi.Kami ini mengajak masyarakat menampilkan hasil pemberdayaan ekonomi.PKK Kota Cimahi rutin mengadakan sekolah Jumat. Kegiatan ini diisi keterampilan tata boga dan pengetahuan sosial lainnya. Mereka diajak berusaha untuk memasarkan produknya ke pasar.Untuk komoditas di masyarakat yang sudah berjalan, kami juga berusaha menyempurnakan produk-produk mereka.
Jadi membina mulai penampilan, rasa, packaging, hingga higienitasnya. Ada beberapa komoditas makanan yang sudah bisa kami promosikan di tingkat Jawa Barat,bahkan tingkat nasional. Beberapa di antaranya menjadi komoditas makanan etnik khas Kota Cimahi seperti comring, denjapi, sumpia, keremes, keripik kencur, dan masih banyak lagi. Semuanya ini diolah dari bahan baku sumber daya alam tradisional, sehingga dari sinilah Kota Cimahi mendapat penghargaan Juara I Penampilan Makanan Etnik tingkat Jawa Barat pada 2007 lalu.
Anggapan itu bisa keliru,karena di Kota Cimahi,TP PKK berperan sebagai mitra pemerintah daerah Di bawah kepemimpinan Ketua TP PKK Kota Cimahi Atty Suharti Tochija, sekumpulan ibu-ibu itu menjadi ujung tombak pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan.Untuk mengetahui sejauhmana peran PKK membawa kemajuan positif di Kota Cimahi, berikut petikan wawancara reporter Seputar Indonesia Radi Saputro dengan Atty Suharti Tochija.
Apa yang Anda ketahui tentang PKK dan asal muasal PKK di Indonesia?
Saya kira PKK ini dimulai dari Jawa Tengah. Di sana banyak keluarga miskin dan tidak mampu,kemudian dari kepedulian istri Gubernur Jawa Tengah Supardjo Rustam yang menjabat saat itu,melihat kondisi masyarakat di lapangan diperlukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat, khususnya keluarga. Setelah diketahui oleh Menteri Dalam Negeri dan dinilai patut dijadikan satu lembaga, akhirnya PKK diresmikan secara nasional.
Apa peran dan posisi PKK,apalagi Kota Cimahi memiliki visi dan misi khusus menjadi kota industri kreatif?
Untuk PKK masih tetap arahnya kepada masyarakat,khususnya keluarga. Letak kesejahteraan itu ada pada keluarga.Jadi boleh dikatakan keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil di dalam satu wilayah. Jadi, dengan kondisi masyarakat di Indonesia yang belum semuanya makmur, memang masih diperlukan PKK sebagai ujung tombak pelaksana program pemerintah di bidang ekonomi, pendidikan,dan kesehatan.
Di Kota Cimahi, PKK tanpa lelah dan pamrih terus mendukung program pemerintah daerah, salah satunya menjadikan Kota Cimahi sebagai creative city. Sejauh ini peran kader PKK di Kota Cimahi sangat luar biasa. Dengan kepedulian sosial yang sangat tinggi, saat ini sebagian besar masyarakat memahami pentingnya pendidikan dan kesehatan.
Tak hanya itu, pemberdayaan masyarakat untuk menopang roda perekonomian mereka juga kami jalankan.Dengan konsep ekonomi keluarga bersama para ibu rumah tangga, PKK memberikan keterampilan khusus sehingga mereka mempunyai kegiatan usaha. Jadi, sebenarnya kader PKK adalah ujung tombak pelaksana program pembangunan pemerintah.
Sebelum pemerintah bergerak,kami sudah lebih dulu bergerak. Meski demikian, para kader PKK di Kota Cimahi tetap menunjukkan semangat luar biasa menyukseskan program- program PKK yang tidak lain sebagai bagian dari pemrakarsa program pemerintah.
Berapa jumlah kader yang terlibat kegiatan PKK?
Sejak dibentuknya PKK di Kota Cimahi pada 2002 lalu,awalnya Kota Cimahi memiliki 11.365 kader. Data terakhir pada 2009, jumlah kader PKK di Kota Cimahi mencapai 30.000 orang. Kalau dilihat, kader- kader ini memang dibutuhkan dalam pelaksanaan program pemerintah. Pasalnya, ini juga membantu keterbatasan personel di pemerintahan.
Lagipula paradigma pelaksanaan program pemerintah sudah berubah yakni memberdayakan masyarakat. Jadi pemerintah hanya memberikan fasilitas berupa pendampingan saja.Dengan begitu sesuai fungsi PKK di pemerintahan yang menjadi tim penggerak, karena memang betulbetul menggerakkan.
Apa hasil Tim Penggerak PKK di Kota Cimahi?
Kami ini benar-benar hanya menggerakkan masyarakat untuk berdaya, tetapi dari gerakan tersebut mulai dari tingkat provinsi ada semacam evaluasi, sehingga kami juga mengevaluasi pencapaian tingkat kota. Di Kota Cimahi,kami sudah meraih kejuaraan baik tingkat provinsi maupun nasional,mulai 2002-2010. Khusus untuk penghargaan yang diraih Tim Penggerak PKK tingkat nasional ada lima penghargaan.
Sementara, penghargaan yang diraih Tim Penggerak PKK untuk tingkat provinsi berjumlah 55 penghargaan. Lalu, ada lima penghargaan khusus tingkat nasional yang diberikan kepada saya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kota Cimahi. Namun, hasil ini bukan semata-mata kerja saya sendiri. Saya melihat hasil ini justru bukan hasil yang saya capai. Hasil ini merupakan upaya kerja keras, kegigihan, kesabaran, keuletan, dan kedinamisan seluruh kader TP PKK Kota Cimahi.
Dari sekian banyak penghargaan, pesan apa yang bisa Anda sampaikan kepada publik agar tidak skeptis terhadap pencapaian ini?
Kota Cimahi memang kota kecil, tapi perlu diingat justru kota kecil dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi bukan persoalan mudah menanggulangi berbagai permasalahan yang muncul. Biasanya jika satu kota dengan kepadatan penduduk luar biasa, tingkat permasalahan sosialnya akan sangat tinggi.Karena Cimahi berstatus sebagai kota, penyelesaian permasalahan sosialnya relatif lebih rumit dibandingkan kabupaten. Dalam menyelesaikan masalah tetap diperlukan kebersamaan.Kebersamaan sosial ini dibutuhkan mulai dari kami sebagai Tim Penggerak PKK, pemerintah daerah, hingga masyarakat.
Nah, menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat ini yang sangat sulit. Jadi pola pikir masyarakat diubah agar mereka concern terhadap programprogram pemerintah. Selama ini upaya yang dilakukan Tim Penggerak PKK beserta 30.000 lebih kadernya di Kota Cimahi adalah sering berkoordinasi secara berjenjang, mulai dari pertemuan rutin,
bina wilayah, hingga rapat koordinasi dengan Ketua Tim Penggerak PKK tingkat kelurahan dan kecamatan. Dengan demikian, hubungan antara kader terbawah dengan saya tidak ada jarak. Sebenarnya kesulitan membina dan memberdayakan masyarakat di satu kota cukup berat, sebab mereka sudah lebih materialistis dan tingkat individualismenya tinggi.
Untuk komoditas,apa keandalan dan kekhasan di Kota Cimahi?
Salah satu tujuan PKK melakukan pemberdayaan di bidang ekonomi.Kami ini mengajak masyarakat menampilkan hasil pemberdayaan ekonomi.PKK Kota Cimahi rutin mengadakan sekolah Jumat. Kegiatan ini diisi keterampilan tata boga dan pengetahuan sosial lainnya. Mereka diajak berusaha untuk memasarkan produknya ke pasar.Untuk komoditas di masyarakat yang sudah berjalan, kami juga berusaha menyempurnakan produk-produk mereka.
Jadi membina mulai penampilan, rasa, packaging, hingga higienitasnya. Ada beberapa komoditas makanan yang sudah bisa kami promosikan di tingkat Jawa Barat,bahkan tingkat nasional. Beberapa di antaranya menjadi komoditas makanan etnik khas Kota Cimahi seperti comring, denjapi, sumpia, keremes, keripik kencur, dan masih banyak lagi. Semuanya ini diolah dari bahan baku sumber daya alam tradisional, sehingga dari sinilah Kota Cimahi mendapat penghargaan Juara I Penampilan Makanan Etnik tingkat Jawa Barat pada 2007 lalu.
Langganan:
Postingan (Atom)